Dugaan Korupsi terbesar di papua

Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan pemerintah segera menindak 10 dugaan korupsi terbesar di Papua. Komisi II DPR RI, yang miliki ruang lingkup tugas di bidang otonomi daerah, meminta agar 10 kasus itu agar secepatnya dan segera diungkap. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menjelaskan aparat penegak hukum yang nantinya menanggulangi kasus dugaan korupsi di Papua wajib bekerja dengan cepat dan transparan. Menurutnya, perihal itu penting untuk menghindari penanganan kasus korupsi yang akan dipolitisasi.

Dugaan Korupsi terbesar di papua

sederet kebijakan pemerintah untuk pembangunan Papua yang dasarnya adalah pendekatan kesejahteraan. Mulai dari dana otsus hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota orang asli Papua di parlemen. “Saran saya untuk penegakan hukum pada dugaan praktik-praktik korupsi di Papua, aparat penegakan hukum (APH) yang nanti menanggulangi kudu bekerja secara cepat, transparan, dan komprehensif. Ini penting untuk hindari politisasi yang bisa saja akan ditunaikan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan gangguan-gangguan keamanan di sana,” kata Luqman saat dihubungi.

Penjelasan dugaan korupsi terbesar di papua

Penanganan korupsi di Papua, menurut Luqman, wajib ditunaikan bersamaan dengan penjelasan berasal dari pemerintah soal dampak tidak baik korupsi kepada warga Papua. Dia menyebut perihal ini haurs dengan cepat ditunaikan agar langkah pemerintah mendapat apresiasi yang kuat dari rakyat.

“Sangat penting penegakan hukum pada korupsi-korupsi besar di Papua dibarengi bersama dengan penjelasan-penjelasan pemerintah atas beragam kerugian yang diderita rakyat Papua akibat korupsi tersebut. Apa saja kerugian rakyat Papua akibat praktek korupsi yang wajib dijelaskan, agar semangat pemberantasan korupsi di sana memperoleh perhatuan yang penuh berasal dari rakyat,” ujar elite partai politik ini.

Anggota Komisi II DPR RI berasal dari PKS, Mardani Ali Sera, menilai banyaknya korupsi terbesar di Papua itu harus dengan segera dibongkar. Aksi aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi terbesar di Papua ini pastinya sedang ditunggu.

“Korupsi di mana pun dan oleh siapa pun memang wajib dibongkar. Karena itulah musuh rakyat dan musuh dari setiap pembangunan. Ditunggu aksi sesudah itu berasal dari Pak Mahfud Md,” ucapnya. Mardani menilai aparat penegak hukum ataupun pemerintah mesti dengan segera mengutarakan banyaknya dugaan korupsi terbesar di Papua itu terkandung di bidang apa. Dia menjelaskan perihal itu penting bagi DPR yang memang sedang mengupas otonomi khusus (otsus) rakyat Papua.

Berita Pemerintah Terbaru Tentang Larangan Mudik

Berita Pemerintah Terbaru Tentang Larangan Mudik – Direktorat Lalu Lintas atau biasa di singkat sebagai Ditlantas Polda Jawa Barat menyatakan akan menjatuhkan sanksi buat siapa saja oknum oknum polisi yang sengaja meloloskan pemudik Pasti ada sanksinya. Pasti akan mendapatkan sanksi tegas,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Eddy Djunaedi di kota bandung pada hari Jumat mei 2021 ini.

Seperti kata pak eddy bahwa penyekatan arus mudik guna mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas sehingga polisi juga perlu berkomitmen melaksanakan tugas itu. Apabila ada oknum oknum anggota polisi yang melakukan pelanggaran tersebut, pihak provost akan menindaknya dengan sanksi tegas dengan tidak pandang bulu.

Nantinya pasti akan ditangani Provost, tergantung pada tingkat pelanggaran yang di lakukan oknum “kata Eddy Djunaedi”. Meski begitu, dia meminta kepada seluruh anggotanya untuk bersikap disiplin dalam menghadapi para pemudik di titik pemeriksaan yang sudah di tentukan. Anggota yang bertugas agar menjaga kesehatan, keselamatan, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan mengedepankan kegaiatan ini selama masa pandemi ini.

Berita Pemerintah Terbaru Tentang Larangan Mudik

Penjagaan Ketat Larangan Mudik

Seluruh perbatasan wilayah sudah dijaga polisi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat tidak memaksakan mudik Lebaran 2021. Penjagaan di wilayah perbatasan seiring dengan berlakunya peniadaan mudik Lebaran selama pada tanggal 6-17 Mei Tahun 2021 ini. Kebijakan peniadaan mudik Lebaran sebagai upaya perlindungan masyarakat dari penularan atau peningkatan kasus COVID-19. Masyarakat diharapkan mematuhi larangan mudik yang sudah di tetapkan pada bulan ini.

Untuk diketahui, kebijakan peniadaan mudik adalah upaya perlindungan kepada masyarakat dari adanya penularan COVID-19 yang sedang marak waktu ini. Oleh karena itu, “saya meminta kepada seluruh masyarakat mematuhinya,” Kta Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito di Istana negara Jakarta Pusat, Kamis 6 Mei.

Sekian informasi dari saya, semoga dapat berguna untuk anda semua yang ingin mudik maupun mengikuti perkembangan aturan baru ini. Saya doakan untuk semuanya untuk sehat selalu dan di jaga oleh SWT.