PPKM darurat siaga indonesia

Dua Panser Anoa TNI dan mobil pengurai massa punya Polisi berbaris rapi di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Empat lajur kendaraan di perbatasan Depok – Jakarta dijaga ketat. Ada 15 tentara bersiaga. Pengendara datang, diberhentikan. Bagi yang tak berkepentingan sesuai ketentuan PPKM Darurat siaga indonesia, jangan mau bisa masuk lokasi ibu kota.

Prajurit TNI di pos penyekatan Lenteng Agung, tidak pulang sejak PPKM Darurat diberlakukan. Mereka dilarang meninggalkan pos penyekatan tanpa penjagaan. Jika hendak istirahat, mesti bergantian. Untuk makan, mereka ‘meminjam’ beranda rumah warga. Kantor kelurahan dijadikan tempat membersihkan badan.

“Kita mandi di kantor kelurahan sini,” jelas seorang prajurit TNI yang menampik disebut identitasnya.

Mereka mesti berhadapan dengan penduduk yang membandel dan menampik patuh aturan. Kesabaran diuji. Meski lelah dan lelah di badan tak bisa dibohongi. Seperti diceritakan Pelda TNI Fernando Gaol. Dia mesti mengelola emosinya disaat bertugas di titik penyekatan PPKM kawasan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kelangsungan PPKM darurat siaga indonesia

Berdiri sepanjang hari di bawah terik matahari. Dengan masker ganda. Fernando mengedukasi penduduk agar patuh terhadap aturan. Ada rasa jengkel jika bertemu penduduk yang sukar dinasehati. Sebagai abdi negara, mesti sabar memberi tambahan pengertian.

“Kesal, karena di lapangan kita panas-panasan, kehujanan. Kita arahkan yang benar, dia malah marah. Tapi balik lagi, apakah itu mesti dilampiaskan, kan enggak,” cerita Fernando yang telah jadi tentara sejak 1999.

Fernando prajurit yang patuh perintah komandan. Termasuk perintah menyukseskan PPKM Darurat. Apalagi komandannya ikut turun ke lapangan. Bukan sekadar memberi tambahan perintah kepada anak buah.

“Perintah pimpinan saat ini, seluruh ditugaskan terjun ke penduduk mengendalikan Covid-19. Terutama mengintensifkan pengawasan PPKM Darurat ini,” tegasnya.

PPKM darurat siaga indonesia

Selama PPKM Darurat, personel tentara ada di mana-mana. Mereka ada di jalan raya, di pasar dan pusat keramaian, hingga ikut cara Kepala Daerah dan Polisi laksanakan sidak penertiban. Baik di perkantoran hingga pedagang tepi jalan untuk itu kalian bisa tinggal di rumah dan menggunakan situs Judi Slot online terpercaya.

Sejak Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana non alam, anggota TNI di bermacam tempat nampak dari barak. TNI selalu dilibatkan didalam implementasi kebijakan Pemerintah menanggulangi masyarakat yang membandel. Pertama kali disaat misi penjemputan WNI di Wuhan. Lalu mengkoordinir RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet dan Pulau Galang.

Distribusi vaksin ke pelosok nusantara terhitung memakai jasa pengawalan tentara. Terbaru, dilibatkan didalam penertiban PPKM Darurat hingga penanganan pasien Covid-19 bergejala ringan. Termasuk memberi pertolongan penuh program vaksinasi. Tentara ada di setiap lini penanganan Pandemi. Dikerahkan didalam ‘perang’ melawan virus mematikan.

Ada satu alasan pemerintah melibatkan TNI. Mereka memiliki kecakapan teknis. Ditambah telaten tinggi melekat didalam diri. Atas nama usaha menekan penularan Covid-19 yang kian mengganas, TNI mengambil alih posisi. Kasad Jenderal Andika Perkasa pun diberi tempat. Sebagai Wakil Ketua Komite Penanggulangan Covid dan Pemilihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

“Karena kecepatan itu dimiliki oleh TNI-Polri didalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada,” kata Presiden Jokowi.

Pelibatan tentara didalam usaha PPKM Darurat untuk menekan laju Covid-19 justru dikritik. Mengingat payung hukum yang digunakan tidak jelas. PPKM Darurat mengacu Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease di Wilayah Jawa dan Bali.

Sementara Instruksi Presiden dikeluarkan didalam usaha Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan didalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Instruksi itu berpegang terhadap UU nomor 34/2004 mengenai TNI. Di dalamnya mengamanatkan manfaat TNI didalam operasi militer tak sekedar perang (OMSP).

Melibatkan tentara didalam operasi tak sekedar perang, mesti memakai instruksi Presiden. Itu pun mesti mendapat persetujuan DPR. Aturan pelibatan TNI didalam PPKM Darurat mesti dijelaskan. Tidak bisa sembarangan. Kalau polisi telah tidak bisa menangani, pertolongan tentara didalam operasi tak sekedar perang bisa dilaksanakan.

Pelibatan tentara didalam PPKM Darurat dipandang sebagai kegagalan Pemerintah. Seolah tak berdaya menyadarkan penduduk untuk taat aturan. Cara-cara lawas pada akhirnya digunakan. Agar warga patuh aturan. Menampilkan wajah tentara dengan alutsistanya.

Kapendam Jaya, Kolonel Arh Herwin Budi Saputra segera membantah. Pelibatan TNI didalam pelaksanaan PPKM Darurat bukan untuk menakuti masyarakat. Berkaca keadaan di lapangan. Tidak ada resistensi pada TNI dengan warga. Menurutnya, justru penduduk semakin paham. Semua dikerjakan atas nama kebaikan.

Keberadaan kendaraan taktis TNI terhitung bukan unjuk kekuatan. Ini permohonan dari Polda Metro Jaya. Sekadar untuk pengamanan. Digunakan mengakibatkan barikade. Menutup arus lalu lintas masuk Jakarta.

“Kodam Jaya turunkan Panser bukan untuk menakuti rakyat,” tegas Herwin.

Kapendam Brawijaya Kolonel Arm Imam Haryadi terhitung memberi penekanan terhadap pelibatan dan tugas TNI didalam PPKM Darurat. Sifatnya menopang personel kepolisian. Tugas TNI mengedukasi masyarakat. Agar taat ketentuan di jaman PPKM Darurat. Di Malang, TNI tidak turunkan kendaraan taktis seperti yang dikerjakan di Jakarta.

“Soal sanksi, itu ditindaklanjuti segera oleh aparat kepolisian,” kata Imam.

Meski tanpa persetujuan Lembaga legislatif, anggota DPR menopang pelibatan tentara. Kebijakan ini dipandang legal. Harus dilakukan. Dalam bingkai ancaman pertahanan negara akibat pandemi Covid-19. Meski turun tangan didalam urusan sipil, TNI tak boleh represif. Pelibatan tentara diharapkan menumbuhkan ketertiban di masyarakat. Meskipun dia memaklumi jika ada yang mengkritik pelibatan TNI didalam kebijakan PPKM Darurat. Lumrah didalam negara demokrasi.

Dugaan Korupsi terbesar di papua

Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan pemerintah segera menindak 10 dugaan korupsi terbesar di Papua. Komisi II DPR RI, yang miliki ruang lingkup tugas di bidang otonomi daerah, meminta agar 10 kasus itu agar secepatnya dan segera diungkap. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menjelaskan aparat penegak hukum yang nantinya menanggulangi kasus dugaan korupsi di Papua wajib bekerja dengan cepat dan transparan. Menurutnya, perihal itu penting untuk menghindari penanganan kasus korupsi yang akan dipolitisasi.

Dugaan Korupsi terbesar di papua

sederet kebijakan pemerintah untuk pembangunan Papua yang dasarnya adalah pendekatan kesejahteraan. Mulai dari dana otsus hingga kebijakan afirmasi mengenai kuota orang asli Papua di parlemen. “Saran saya untuk penegakan hukum pada dugaan praktik-praktik korupsi di Papua, aparat penegakan hukum (APH) yang nanti menanggulangi kudu bekerja secara cepat, transparan, dan komprehensif. Ini penting untuk hindari politisasi yang bisa saja akan ditunaikan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan gangguan-gangguan keamanan di sana,” kata Luqman saat dihubungi.

Penjelasan dugaan korupsi terbesar di papua

Penanganan korupsi di Papua, menurut Luqman, wajib ditunaikan bersamaan dengan penjelasan berasal dari pemerintah soal dampak tidak baik korupsi kepada warga Papua. Dia menyebut perihal ini haurs dengan cepat ditunaikan agar langkah pemerintah mendapat apresiasi yang kuat dari rakyat.

“Sangat penting penegakan hukum pada korupsi-korupsi besar di Papua dibarengi bersama dengan penjelasan-penjelasan pemerintah atas beragam kerugian yang diderita rakyat Papua akibat korupsi tersebut. Apa saja kerugian rakyat Papua akibat praktek korupsi yang wajib dijelaskan, agar semangat pemberantasan korupsi di sana memperoleh perhatuan yang penuh berasal dari rakyat,” ujar elite partai politik ini.

Anggota Komisi II DPR RI berasal dari PKS, Mardani Ali Sera, menilai banyaknya korupsi terbesar di Papua itu harus dengan segera dibongkar. Aksi aparat penegak hukum mengusut tuntas berbagai dugaan korupsi terbesar di Papua ini pastinya sedang ditunggu.

“Korupsi di mana pun dan oleh siapa pun memang wajib dibongkar. Karena itulah musuh rakyat dan musuh dari setiap pembangunan. Ditunggu aksi sesudah itu berasal dari Pak Mahfud Md,” ucapnya. Mardani menilai aparat penegak hukum ataupun pemerintah mesti dengan segera mengutarakan banyaknya dugaan korupsi terbesar di Papua itu terkandung di bidang apa. Dia menjelaskan perihal itu penting bagi DPR yang memang sedang mengupas otonomi khusus (otsus) rakyat Papua.

Berita Pemerintah Terbaru Tentang Larangan Mudik

Berita Pemerintah Terbaru Tentang Larangan Mudik – Direktorat Lalu Lintas atau biasa di singkat sebagai Ditlantas Polda Jawa Barat menyatakan akan menjatuhkan sanksi buat siapa saja oknum oknum polisi yang sengaja meloloskan pemudik Pasti ada sanksinya. Pasti akan mendapatkan sanksi tegas,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Eddy Djunaedi di kota bandung pada hari Jumat mei 2021 ini.

Seperti kata pak eddy bahwa penyekatan arus mudik guna mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas sehingga polisi juga perlu berkomitmen melaksanakan tugas itu. Apabila ada oknum oknum anggota polisi yang melakukan pelanggaran tersebut, pihak provost akan menindaknya dengan sanksi tegas dengan tidak pandang bulu.

Nantinya pasti akan ditangani Provost, tergantung pada tingkat pelanggaran yang di lakukan oknum “kata Eddy Djunaedi”. Meski begitu, dia meminta kepada seluruh anggotanya untuk bersikap disiplin dalam menghadapi para pemudik di titik pemeriksaan yang sudah di tentukan. Anggota yang bertugas agar menjaga kesehatan, keselamatan, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan mengedepankan kegaiatan ini selama masa pandemi ini.

Berita Pemerintah Terbaru Tentang Larangan Mudik

Penjagaan Ketat Larangan Mudik

Seluruh perbatasan wilayah sudah dijaga polisi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat tidak memaksakan mudik Lebaran 2021. Penjagaan di wilayah perbatasan seiring dengan berlakunya peniadaan mudik Lebaran selama pada tanggal 6-17 Mei Tahun 2021 ini. Kebijakan peniadaan mudik Lebaran sebagai upaya perlindungan masyarakat dari penularan atau peningkatan kasus COVID-19. Masyarakat diharapkan mematuhi larangan mudik yang sudah di tetapkan pada bulan ini.

Untuk diketahui, kebijakan peniadaan mudik adalah upaya perlindungan kepada masyarakat dari adanya penularan COVID-19 yang sedang marak waktu ini. Oleh karena itu, “saya meminta kepada seluruh masyarakat mematuhinya,” Kta Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito di Istana negara Jakarta Pusat, Kamis 6 Mei.

Sekian informasi dari saya, semoga dapat berguna untuk anda semua yang ingin mudik maupun mengikuti perkembangan aturan baru ini. Saya doakan untuk semuanya untuk sehat selalu dan di jaga oleh SWT.